Harian Semangat.com
Jakarta – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa kembali ditegaskan dalam Pelantikan Pengurus APDESI Periode 2026–2031 yang digelar di Auditorium Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Jakarta, Senin (16/2). Dalam momentum tersebut, Ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Tana Toraja, Pradyan Rizky Londong Allo, menyampaikan pandangan dan harapannya terhadap peran strategis organisasi dalam mengawal pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Pelantikan pengurus baru APDESI periode 2026–2031 menjadi tonggak penting konsolidasi organisasi yang menaungi kepala desa dan perangkat desa di berbagai daerah. Acara tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat, DPD, DPC, serta perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam keterangannya, Pradyan Rizky Londong Allo menegaskan bahwa perangkat DPP APDESI di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Perangkat DPP di seluruh Indonesia memiliki tugas monitoring dan pengawasan. Di desa, setiap bentuk pelanggaran harus diawasi dengan baik. Kita berharap seluruh tata kelola dan sumber-sumber pendapatan desa dapat terserap dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan tata kelola desa berjalan sesuai regulasi dan prinsip transparansi. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat desa.
Pradyan juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya desa, termasuk memastikan program-program strategis seperti jaminan sosial dan perlindungan masyarakat dapat berjalan efektif di tingkat desa. Ia berharap seluruh potensi desa, baik dari sisi anggaran maupun program, dapat diserap secara tepat sasaran dan akuntabel.
Selain itu, ia mengajak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia untuk mempererat koordinasi dan merapatkan barisan bersama pemerintah desa. Sinergi antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang kuat dan berintegritas.
“Setiap desa memiliki BPD. Mari kita rapatkan barisan. Kolaborasi yang solid akan memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pradyan juga menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus APDESI yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 mampu semakin memperkuat soliditas organisasi dan memperjuangkan kepentingan desa di tingkat nasional.
“Atas nama jajaran DPC APDESI Kabupaten Tana Toraja, kami mengucapkan selamat kepada Ketua Umum dan seluruh susunan pengurus APDESI yang telah dilantik. Semoga semakin solid dan mampu memajukan perekonomian desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional bagi APDESI untuk memperkuat peran desa sebagai pilar utama pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta kolaborasi yang solid antarperangkat desa, desa diyakini mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing dan mandiri.
APDESI sebagai organisasi yang menaungi pemerintah desa di seluruh Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi desa. Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, diharapkan agenda penguatan kapasitas aparatur desa, transparansi anggaran, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Semangat kebersamaan dan komitmen pengawasan yang disampaikan dalam pelantikan ini menjadi pesan kuat bahwa desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dari pinggiran.(w)
